Apes Gan ! Tukang Kunci Ini Kebingungan Ketika di Gugat Rp 1,2 M

SEBARKAN ARTIKEL
"Apes Gan ! Tukang Kunci Ini Kebingungan Ketika di Gugat Rp 1,2 M" Ini ke -->
FACEBOOK | TWITTER | GOOGLE + | PINTEREST

ANEH92: Kali ini nasib malang di timpa seorangtukang duplikat kunci, Gimana ga apes gan, boro-boro megang uang Rp 1,2 Milliar. Nyari nya aja susah minta ampun, apalagi skala tukang duplikat kunci. Pendapatan tak seberapa buat makan aja susah.

Sebagai pemilik usaha duplikat kunci sama sekali tidak terlintas dibenak Budiono (58), warga Prawirodirjan, Kota Yogyakarta, untuk memegang uang sebesar Rp1 miliar. Namun dirinya malah digugat oleh Eka Aryawan sebesar Rp1,2 miliar bersama empat pedagang lainnya.

"Saya digugat sebesar Rp1,2 miliar," kata Budiono seperti dikutip pekanews saat di temui di kios miliknya (9/9/2015).

Budiono mengaku menerima gugatan pada 20 Agustus lalu dari petugas Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Dia dituduh menempati sepetak tanah untuk usahanya tanpa izin. Dalam surat gugatan yang diterimanya, Budiono dan empat orang lainnya dituntut Rp 30 juta/tahun karena kerugian materil sejak tahun 2011, Rp 1 miliar untuk kerugian imateril karena beban pikiran, mental dan psikis yang dialami Eka Aryawan dan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1 juta/hari.

Budiono menyampaikan, dirinya sudah menempati kios ini sejak tahun 1960, yang di wariskan oleh pamannya. Dia bersama empat pedagang lainnya Sutinah, Agung, Sugiyani dan Suwarni menempati lokasi seukuran 4 x 5 Meter. "Tanah ini saya tempati turun temurun dari Pakde saya" ucapnya.

Ikhwal kejadian ini bermula dari tahun 2011 saat dirinya dipanggil oleh kelurahan terkait posisinya yang menempati tanah milik seorang pengusaha Eka Aryawan yang mengaku mendapat kuasa atas tanah milik Kraton Yogyakarta. "Tahun 2011 dipanggil ke kelurahan, katanya tanah yang saya tempati hari ini merupakan kekancingan milik pak Eka," ujarnya.

Budiono dan teman-temannya mengaku tidak akan pernah pindah. Karena, dia sudah memiliki surat izin menempati lahan sejak zaman Belanda 1933. Bahkan setiap bulan dirinya membayar PBB ke kelurahan sebesar Rp 6.000/tahun. Ia mengaku tidak tahu harus bagaimana jika nantinya hal itu dikabulkan oleh pemerintah, dirinya mau membayar. "Penghasilan saya Rp 100 ribu, kalau membayar Rp 1 miliar mau pakai apa? " sesalnya.